Pesisir Barat - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pesisir Barat menerima kunjungan kerja dari tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung pada hari Selasa (11/8/2026). Kedatangan BPKP Kabupaten Pesisir Barat ini merupakan bagian dari agenda pengawasan tata kelola program pemerintahan di daerah.
Rombongan delegasi BPKP Provinsi Lampung disambut dengan hangat secara langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Pesisir Barat, Ahmad Khotob, di ruang kerja Kepala Kantor. Kepala Seksi Pendidikan Islam (Pendis), Slamet, turut mendampingi penyambutan rombongan.
Kunjungan kerja tim BPKP ini bertujuan khusus untuk melaksanakan agenda Pengawasan PHTC di bidang pendidikan. Langkah pengawasan ini merupakan wujud sinergi antarlembaga guna memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan regulasi dan tepat sasaran.
Fokus utama dari pengawasan PHTC kali ini menitikberatkan pada jalannya program digitalisasi revitalisasi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan madrasah. Objek pengawasan secara spesifik mencakup sejumlah madrasah yang menjadi penerima manfaat di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.
Program digitalisasi dan revitalisasi sarpras ini dipandang sangat krusial sebagai fondasi utama dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam yang adaptif dan modern. Oleh karena itu, kehadiran BPKP dinilai sangat penting untuk memastikan kelancaran, transparansi, serta akuntabilitas dari realisasi program tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Kemenag Pesisir Barat, Ahmad Khotob, menyampaikan apresiasi dan keterbukaannya atas langkah pengawasan dari BPKP. Beliau menegaskan bahwa arahan serta pendampingan dari BPKP sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas tata kelola aset pendidikan.
"Kami menyambut baik kehadiran tim BPKP Provinsi Lampung di lingkungan kerja Pesisir Barat. Pengawasan ini tentu akan menjadi bahan evaluasi yang sangat konstruktif agar program revitalisasi madrasah berjalan semakin optimal dan akuntabel," ujar Ahmad Khotob.
Lebih lanjut, Ahmad Khotob juga memastikan jajaran Kemenag Pesisir Barat bersikap kooperatif selama proses pengawasan berlangsung. Ia meminta agar seluruh dokumen pendukung administrasi serta data riil pengerjaan di lapangan dapat disajikan secara lengkap dan transparan.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Islam, Slamet, menyatakan kesiapan penuh jajarannya dalam mendampingi agenda pengawasan tim BPKP di lapangan. Pihaknya akan memfasilitasi tim auditor untuk melakukan verifikasi silang dokumen sekaligus peninjauan kondisi fisik sarpras madrasah secara langsung.
Slamet menambahkan bahwa peningkatan sarpras madrasah saat ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama yang tengah dikebut pelaksanaannya. Bimbingan dari tim BPKP diharapkan mampu meminimalisasi potensi kendala administratif teknis di masa mendatang.
Melalui sinergi pengawasan tata kelola ini, Kemenag Pesisir Barat berharap seluruh program digitalisasi dan revitalisasi pendidikan madrasah dapat memberikan manfaat maksimal bagi peserta didik. Langkah ini diharapkan bermuara pada lahirnya madrasah yang bermutu unggul, akuntabel, dan kompetitif di Kabupaten Pesisir Barat.