Buka Bimtek Jaminan Produk Halal, Ka. Kanwil Harap Semua Produk Yang Diperdagangkan Bersertifikat Halal

15 Oktober 2020, 11:59 WIB

Lampung, Kanwil Lampung (Humas) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melalui Bidang Urais menyelenggarakan Bimtek jaminan produk halal bagi pelaku UMK yang akan mendapat fasilitasi Sertifikat Halal Provinsi Lampung tahun 2020 di Aula Pepadun, kantor setempat, Kamis, 15 Oktober 2020.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Drs. H. Juanda Naim, MH menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara.

“Alhamdulillah pada saat pandemi Covid-19 ini Pemerintah telah memberikan fasilitasi Sertifikat Halal kepada 200 pelaku usaha mikro dan kecil se-Provinsi Lampung untuk periode tahun 2020. Ini artinya Pemerintah peduli dengan para pelaku usaha, agar dapat membantu dalam menjalankan usahanya,” katanya.

Ka. Kanwil menambahkan, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sesuai dengan pasal 4 yang disebutkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

“Karena dengan adanya sertifikat halal, dapat menambah keyakinan dan kepastian kepada masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang dihasilkan dari para pelaku usaha. Maka sertifikat halal ini sangat penting agar dapat menjadi pegangan bahwa produk yang kita hasilkan benar-benar halal,” ujarnya.

Ka. Kanwil berharap, agar para pelaku usaha mikro dan kecil yang akan mendapatkan fasilitasi sertifikat halal tersebut berjalan dengan lancar dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.

“Sehingga para pelaku usaha yang ada di Provinsi Lampung dapat meningkatkan kesejahteraan serta usahanya lebih baik dan maju. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi penyemangat bagi para pelaku usaha untuk mendaftarkan setiap produknya dengan sertifikat halal,” tuturnya.

Selain itu, Ka. Kanwil juga memberikan materi mengenai Peran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Dalam Percepatan Produk Halal.

Selanjutnya, Kabid Urais H. Indrajaya, S.Ag, M.AP melaporkan, salah satu tujuan acara kali ini adalah memberikan pembekalan kepada pelaku usaha agar lebih mengetahui tentang keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai salah satu Lembaga Pemerintah yang menerbitkan sertifikat halal.

“Juga agar para pelaku usaha dapat mengetahui cara memperoleh sertifikat halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH. Serta diberikan pembekalan materi untuk menambah wawasan tentang produk halal,” jelasnya. (Okta Kusuma Jatha / Abdul Aziz)

Berita Terkait