Kasi UHK Lampung Minta CJU dan PPIU Patuhi Pedoman Ibadah Umrah di Masa Pandemi Covid-19

22 November 2020, 09:19 WIB

PHU Lampung (Humas) --- Pemerintah Arab Saudi sudah membuka ibadah umrah ditengah masa pandemi Covid-19 dimulai pada tanggal 4 Oktober dengan pembatasan jumlah jemaah dan penerapan protokol kesehatan covid-19. Pembatasan dilakukan dengan memperhatikan jumlah jemaah di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi. Sejumlah syarat mendasari dimulainya kembali penyelenggaraan ibadah umrah dalam dan luar negeri. Salah satu yang jadi perhatian Pemerintah Arab Saudi, yakni soal negara asal jemaah umrah yang memiiki kriteria bebas risiko Covid-19. 

Sedangkan Pemberangkatan bagi jemaah Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, telah membuka pelaksanaan ibadah umrah pada tanggal 1 November 2020 kemarin.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, H. Akhor Wiwit Sudiono, S.Ag., M.M, dihadapan seluruh peserta Sosialisasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah Kabupaten Lampung Selatan, Rabu (18/11) di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan dibukanya masyarakat Indonesia yang ingin menunaikan dan akan melaksanakan ibadah umrah maka Kementerian Agama yang merupakan sebuah Instansi Pemerintah dengan membidangi masalah haji dan umrah mengeluarkan dan menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 719 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona VIrus Desease atau Covid-19.

KMA ini dikeluarkan sebagai wujud dan komitmen Pemerintah, khususnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum, kesehatan, keselamatan, dan kemanana serta perlindungan terhadap jemaah umrah dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Ujar Wiwit.

"Masyarakat yang akan menunaikan ibadah umrah harus memenuhi persyaratan. Apa saja saja itu? Pertama, Usia jemaah umrah sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi yaitu 18 sampai dengan 50 tahun. Kedua, Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid) Memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Ketiga, Menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19 (format surat pernyataan. Keempat, Bukti bebas Covid-19 Dibuktikan dengan asli hasil PCR/SWAB test yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau laboratorium yang sudah terverifikasi oleh Menteri Kesehatan yang berlaku 72 jam sejak pengambilan sampel hingga waktu keberangkatan", imbuh Wiwit.

"Untuk jumlah kuota calon jemaah umrah yang disediakan sejauh ini sekitar 1.000 jemaah setiap hari secara nasional yang disediakan dalam aplikasi online Siskopatuh dan untuk jumlah kuota jemaah umrah di Provinsi Lampung sendiri kami belum menerima laporan dari penyelenggara umrah yang memberangkatkan berapa. Masih kita mintakan infonya ke daerah-daerah," ucapnya.

"Selain itu, kata dia, jemaah harus menjalani isolasi selama tiga hari setelah sampai di Jeddah. Kemudian untuk penginapan, satu kamar hanya boleh diisi maksimal 2 orang", pungkasnya.

Lebih lanjut Wiwit menambahkan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) bertanggung jawab melakukan karantina terhadap Jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi dan setelah tiba dari Arab Saudi.. PPIU bertanggung jawab melakukan karantina terhadap Jemaah setelah tiba di Arab Saudi sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Karantina dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan sampai dengan keluarnya hasil tes PCR/SWAB. Selama jemaah berada dan meninggalkan tempat karantina mengikuti protokol kesehatan. Jemaah wajib mengikuti protokol kesehatan yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Pelaksanaan karantina dapat menggunakan asrama haji atau hotel yang ditunjuk oleh Satgas Covid-19 Pusat dan Daerah.

PPIU bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi sejak lokasi karantina, bandara keberangkatan, pesawat terbang pergi pulang, dan transportasi di Arab Saudi. Transportasi udara dari Indonesia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia dilaksanakan dengan penerbangan langsung, kecuali bagi Jemaah yang telah mendaftar dan tertunda keberangkatannya yang telah memiliki tiket transit. Dalam rangka menjamin kepastian dalam pengendalian dan pengawasan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah pada masa pandemi Covid-19, bandara internasional untuk pemberangkatan dan pemulangan Jemaah ditetapkan sebagai berikut Soekarno-Hatta, Banten, Juanda, Jawa Timur, Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, dan Kualanamu, Sumatera Utara.

PPIU wajib melaporkan rencana keberangkatan, kedatangan di Arab Saudi, dan kepulangan Jemaah kepada Menteri secara elektronik. Laporan rencana keberangkatan Jemaah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum keberangkatan. Laporan kedatangan di Arab Saudi disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Jemaah tiba di Arab Saudi. Laporan pemulangan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Jemaah tiba di tanah air. PPIU wajib melaporkan Jemaah yang sudah mendaftar ibadah umrah pada tahun 1441H yang membatalkan keberangkatannya.

"Oleh karena itu, saya menghimbau, mengajak dan meminta Calon Jemaah Umrah (CJU) dan PPIU untuk mematuhi pedoman penyelenggaraan ibadah umrah ditengah masa pandemi Covid-19 demi keselamatan, kesehatan, dan keamanan bersama", pesan Wiwit.(Anggithya Putri Senjaya)

Berita Terkait