Kabid Penais Zakat dan Wakaf Bersama Tim Meninjau Lokasi Ruislag Tanah Wakaf Terdampak Pembangunan Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu

04 Mei 2021, 21:10 WIB

Humas Kanwil Lampung --- Dalam Rangka Penertiban Aset Wakaf yang dikelola Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung melalui Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu dan tim lainnya melakukan Peninjauan Lokasi Ruislag Tanah Wakaf yang Terdampak Pembangunan Bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu, Selasa (4/5).

Tim tersebut terdiri dari Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Erwinto, PUPR Provinsi Lampung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu, Pemkab Pringsewu, BPN Kabupaten Pringsewu, unsur KUA, MUI serta Nadzir melakukan peninjauan lokasi tanah wakaf yang terdampak pembangunan bendungan Way Sekampung Kabupaten Pringsewu.

“Tujuan kita datang mendampingi tim kabupaten, meninjau langsung lokasi ruislag, dimana ada tiga lokasi tanah wakaf yang terdampak bendungan, dan kita tadi melihat dimana dukatnya, dan tim tadi telah menyetujui bahwa lokasi tersebut merupakan tukaran tanah wakaf yang akan ditenggelamkan menjadi bendungan pada tanggal 1 juni yang akan datang,” jelas Erwinto.

Lebih lanjut Erwinto menjelaskan bahwa bersama tim dari semua unsur meninjau lokasi dilakukan untuk menghindari adanya masalah dikemudian hari.

“Dengan tim yang ada tadi sudah dibicarakan semua tentang kendala – kendala yang ada dilapangan, sehingga kita memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh (1) dijadikan jaminan, (2) disita, (3) dihibahkan, (4) dijual, (5) diwariskan, (6) ditukar atau diruislag, maupun (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, apabila harta wakaf (terutama tanah) hendak digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam, harta wakaf tersebut bisa ditukar dengan harta lain yang nilainya minimal sepadan. Misalnya, tanah wakaf yang terkena proyek pembangunan bisa ditukar dengan tanah lain yang nilainya minimal sepadan, tentunya harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan sesuai Undang – undang yang berlaku. (Melawati Basyar/Aziz/Rizki)

Berita Terkait