Lampung Tengah, Kemenag (Humas) – Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Lampung Tengah menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong peningkatan layanan keagamaan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Pada agenda yang berlangsung di Sesat Agung Nuwo Balak, Gunung Sugih, Sabtu (25/7/2026), Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, H. Maryan Hasan, S.Ag., M.Pd.I., hadir bersama jajaran sekaligus menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas di daerah.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa reses menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus melihat secara langsung pelaksanaan program pemerintah di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.
Menurutnya, kolaborasi antara DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar setiap program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kemenag Lampung Tengah menyampaikan aspirasi terkait penguatan sarana pelayanan keagamaan. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat dua Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Lampung Tengah yang belum memiliki gedung kantor sendiri sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
"Kami berharap kebutuhan pembangunan dua gedung KUA yang hingga kini belum memiliki kantor sendiri dapat menjadi perhatian. Kehadiran sarana yang memadai akan semakin memperkuat kualitas layanan keagamaan, khususnya layanan pernikahan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Maryan Hasan.
Selain menyampaikan aspirasi, Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah juga menerima sejumlah bantuan yang diserahkan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Agama RI, Dr. Dr. Fesal Masaad. Bantuan tersebut meliputi Gedung Balai Nikah dan Layanan Keagamaan, bantuan untuk pondok pesantren, Program Indonesia Pintar (PIP) Madrasah, serta bantuan sarana dan prasarana madrasah.
Maryan Hasan menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama RI terhadap penguatan layanan keagamaan dan pendidikan di Lampung Tengah. Menurutnya, dukungan tersebut akan menjadi energi baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama.
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat layanan keagamaan dan pendidikan bagi masyarakat. Kami optimistis, dengan sinergi yang terus terjalin, kualitas pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik," katanya.
Kunjungan kerja ini tidak hanya menjadi ruang dialog antara daerah dan pemerintah pusat, tetapi juga mempertegas komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dukungan program yang diterima diharapkan mampu mempercepat peningkatan mutu layanan keagamaan, memperkuat pendidikan keagamaan, serta menjawab kebutuhan infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Lampung Tengah.
Humas Lampung Tengah