Bandar Lampung, Kemenag (Humas) – Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, Makmur, menghadiri Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Aula Gedung Multazam Asrama Haji Provinsi Lampung, Rabu (24/9/2025). Dalam kesempatan itu, ia memimpin doa sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan haji 2026 serta pentingnya penambahan madrasah negeri di Kota Bandar Lampung.
Kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Lampung merupakan agenda masa persidangan I tahun sidang 2025–2026 untuk mengawasi pembangunan Asrama Haji Rajabasa sekaligus mengevaluasi program pendidikan keagamaan. Acara dihadiri pimpinan dan anggota Komisi VIII, Plt. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, perwakilan Gubernur, kepala Kemenag kabupaten/kota, serta pimpinan UIN Raden Intan dan UIN Jiwo Siwo Metro.
Anggota DPR RI Dapil Lampung,
Aprozi Alam, menegaskan komitmen Komisi VIII memastikan pembangunan Asrama Haji
sesuai standar. Ia juga menyinggung implementasi UU No. 14 Tahun 2025 tentang
Kelembagaan Haji yang mengalihkan kewenangan dari Kementerian Agama ke
Kementerian Haji dan Umrah RI. “Anggaran telah dialokasikan, dan kami berharap
pelaksanaannya berjalan baik agar segera dimanfaatkan jemaah,” ujarnya.
Staf Ahli Gubernur Bidang
Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Achmad Saefulloh, mewakili Gubernur Lampung,
menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur
keagamaan serta menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah, Kemenag, dan
DPR RI.
Plt. Kepala Kanwil Kemenag
Lampung, Erwinto, melaporkan daftar tunggu haji mencapai 155.002 orang dengan
estimasi 24 tahun. Pada musim haji 2025, Lampung memberangkatkan 7.087 orang.
“Kapasitas Asrama Haji Rajabasa baru 594 orang, sementara syarat minimal
embarkasi penuh 800 orang. Saat ini dibangun Gedung Grand Multazam tujuh lantai
berkapasitas tambahan 200 orang yang ditargetkan selesai 2026,” jelasnya.
Kepala Kemenag Kota Bandar Lampung, Makmur, menegaskan kesiapan mendukung penyelenggaraan haji 2026. Dari total kuota provinsi sekitar 7.000 jemaah, Bandar Lampung menyumbang 1.500–1.600 jemaah per tahun, jumlah terbesar di Lampung. “Kami siap bersinergi dengan semua pihak untuk memberikan pelayanan terbaik. Bahkan kami mengusulkan struktur Kementerian Haji dan Umrah di daerah agar koordinasi lebih efektif,” tegasnya.
Selain itu, Makmur menyoroti
tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan madrasah negeri. MAN 1 Bandar
Lampung hanya mampu menampung 500 siswa dari 2.000 pendaftar, sementara MTsN
menerima pendaftar hingga tiga kali lipat dari kuota. “Empat tahun terakhir
kami sudah mengajukan pendirian MTsN baru, namun belum terealisasi. Kami
berharap dukungan DPR agar penambahan madrasah negeri segera terwujud,”
ungkapnya.
Usai rapat, rombongan Komisi VIII DPR RI bersama jajaran Kemenag dan Pemprov Lampung meninjau langsung progres pembangunan Asrama Haji di Rajabasa. (Mushollin/Ali)