Cari berita, artikel, informasi, atau layanan

Daerah

Plt Kepala Kemenag Pesisir Barat Hadiri Rakor Sertifikasi Halal, Komitmen Dukung Ekosistem Halal Yang Inklusif

Jumat, 01 Agustus 2025 Humas Pesisir Barat
Plt Kepala Kemenag Pesisir Barat Hadiri Rakor Sertifikasi Halal, Komitmen Dukung Ekosistem Halal Yang Inklusif
Humas Pesisir Barat
Humas Pesisir Barat

Pesisir Barat (Humas) --- Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pesisir Barat Hikmat Tutasry menghadiri Rapat Koordinasi terkait Fasilitasi Sertifikasi Halal di Hotel Novotel Bandar Lampung pada hari Jum'at, 1 Agustus 2025 pagi. Acara ini dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia Haikal Hasan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Plt Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Lampung Erwinto, serta Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota se-Lampung. Turut hadir pimpinan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Sucofindo dan LPPOM serta perwakilan dinas terkait.

Plt Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung Erwinto menyatakan bahwa Kemenag mendukung penuh pembangunan ekosistem halal di Lampung. Dukungan tersebut diwujudkan melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pelatihan sumber daya manusia halal serta sosialisasi masif di sekolah dan pasar. Ia juga menekankan penguatan sinergi lintas lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan sertifikasi halal berjalan efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal  menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan. Ia mendorong terciptanya ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Lampung melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya ekosistem ini akan memperkuat daya saing produk lokal dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal di pasar domestik maupun global.

Kepala BPJPH Haikal Hasan menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Haikal mendorong optimalisasi program Zona KHAS (Kuliner Halal Aman Sehat) dan digitalisasi layanan halal berbasis SIHALAL untuk mempercepat proses sertifikasi.

Hikmat Tutasry menyampaikan komitmen Kemenag Pesisir Barat dalam mendukung fasilitasi sertifikasi halal. “Kami siap mendukung BPJPH untuk menciptakan produk halal yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat," ungkapnya. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Kemenag Pesisir Barat akan terus berkolaborasi dengan BPJPH, pemerintah daerah, dan dinas-dinas terkait untuk turut serta membangun ekosistem halal yang inklusif.

Kemenag Pesisir Barat berkomitmen untuk mendukung ekosistem halal di wilayah Kabupaten Pesisir Barat dan menjadikan produk-produk halal menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sinergi bersama pemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung terciptanya produk halal yang aman dan sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM berbasis sertifikasi halal.