Pesisir Barat - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pesisir Barat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi bersama dengan KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia) yang memasuki tahun kedua pelaksanaan programnya.
Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Batu Gukhi (Media Center), Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Rabu (29/04/2026). Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Plt. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kemenag Pesisir Barat, Slamet, perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, serta Tim KREASI.
Dalam pertemuan ini, fokus utama pembahasan adalah keberlanjutan pengembangan profesionalisme tenaga pendidik. Agenda strategis yang diangkat meliputi Teacher and Principal Professional Development yang menyasar para guru dan kepala sekolah di tingkat Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di seluruh wilayah Pesisir Barat.
Selain pengembangan profesi, poin krusial yang menjadi bahasan utama adalah implementasi Inclusive Education (Pendidikan Inklusif) dan layanan bagi penyandang disabilitas. Program ini bertujuan memastikan bahwa setiap anak di Pesisir Barat, tanpa kecuali, mendapatkan hak pendidikan yang layak dalam lingkungan yang mendukung.
Isu perlindungan anak di lingkungan sekolah juga menjadi sorotan dalam rapat tersebut. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan mekanisme pencegahan dan penanganan masalah perlindungan anak yang lebih efektif di madrasah dan sekolah umum.
Plt. Kepala Seksi Pendidikan Islam Kemenag Pesisir Barat, Slamet, menyatakan bahwa sinergi antara Kemenag dan Pemerintah Daerah sangat krusial agar program ini dapat berjalan selaras. "Program KREASI di tahun kedua ini harus mampu menyentuh aspek yang lebih mendalam, terutama dalam membekali guru-guru kita agar lebih kompeten dan profesional," ujarnya.
Dengan adanya koordinasi ini, Kemenag Pesisir Barat berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan stakeholder terkait dan mengawal pendidikan anak usia dini yang inklusif agar memberikan dampak signifikan bagi kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa di Kabupaten Pesisir Barat.
Richard | Humas Kemenag Pesisir Barat