Pesawaran, Kemenag (Humas) - Tim Hukum dan Luar Negeri (HKLN) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan monitoring produk hukum di lingkungan Kantor Kemenag Kabupaten Pesawaran. Bertempat di Aula Legundi, Kantor Kemenag Pesawaran, kegiatan yang berlangsung pada hari Rabu (2/10) ini dihadiri oleh Plt. Kasubbag Tata Usaha (TU), para Kepala Seksi (Kasi), Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kepala Madrasah Negeri se-Kabupaten Pesawaran.
Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Kemenag Kabupaten, KUA, dan Madrasah Negeri di Pesawaran sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim HKLN memberikan pembinaan serta evaluasi terkait penyusunan dan penerapan produk hukum di lingkungan Kemenag.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesawaran, Farid Wajedi, dalam sambutannya mengungkapkan apresiasinya atas kegiatan ini. "Kami berterima kasih kepada Tim HKLN Kemenag Provinsi Lampung yang telah melakukan monitoring dan pembinaan. Ini sangat membantu kami untuk lebih memahami pentingnya menjaga kesesuaian produk hukum dengan peraturan yang berlaku, baik di tingkat Kantor Kemenag, KUA, maupun Madrasah," ujar Farid.
Dalam kegiatan tersebut, Tim HKLN menekankan pentingnya konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum yang tidak sesuai dengan regulasi dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.
Para peserta monitoring juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi terkait penyusunan produk hukum, termasuk bagaimana mengatasi tantangan-tantangan teknis yang sering muncul di lapangan. Tim HKLN memberikan solusi dan arahan agar setiap produk hukum yang diterbitkan lebih terstruktur, sah secara hukum, dan sesuai dengan aturan yang ada.
Dengan adanya monitoring ini, diharapkan kualitas produk hukum yang dihasilkan oleh Kemenag Pesawaran, KUA, dan Madrasah Negeri dapat semakin baik dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. (Bagus/Sinta/Irfan)
Editor : Fadilah