Kemenag Tanggamus (Humas) -- Sebanyak 21 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembukaan orientasi PPPK, yang diselenggarakan secara daring melalui platform Zoom Meeting. Acara ini resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia, K.H. Yaqut Cholil Qoumas. Sementara itu, kegiatan tersebut juga diadakan secara luring di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung, dengan dihadirinya perwakilan PPPK dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis, (25/01).
Pembukaan orientasi PPPK secara daring melalui Zoom Meeting menjadi solusi inovatif dalam mengatasi kendala, memungkinkan para peserta untuk tetap terhubung tanpa harus berkumpul secara fisik. Pendekatan kombinasi daring dan luring juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk saling berinteraksi dan bertukar pengalaman, mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
Dalam sambutannya, Menteri Agama RI, K.H. Yaqut Cholil Qoumas, menegaskan pentingnya peran PPPK dalam mendukung visi dan misi Kementerian Agama dalam menjalankan program-program pemerintah di bidang keagamaan. Beliau juga menekankan perlunya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM PPPK melalui orientasi dan pelatihan yang diberikan.
Kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana pembekalan teknis, tetapi juga sebagai ajang untuk memperkuat jaringan antar-PPPK dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta diberikan pemahaman yang mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai PPPK, serta diperkenalkan dengan regulasi dan kebijakan terkait yang relevan.
Di samping itu, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi perwakilan PPPK dari seluruh Indonesia yang berkumpul di UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, untuk mendiskusikan isu-isu terkini dan strategi pelaksanaan program di lapangan. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kolaboratif dalam mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian, kegiatan orientasi PPPK yang dilaksanakan secara daring dan luring ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di sektor keagamaan. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan para PPPK, diharapkan tercipta sinergi yang optimal dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang berkeadilan dan sejahtera secara holistik.(frns)