Way Kanan, MAN 1 (Humas). Kepala Tata Usaha MAN 1 Way Kanan, Ahadi Sapron, mengikuti kegiatan Zoom Meeting nasional bertajuk “Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN): Dari Regulasi ke Aksi di Madrasah”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama RI sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola aset negara di lingkungan madrasah. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pengelola madrasah tentang peraturan dan langkah-langkah konkret dalam pemanfaatan BMN secara optimal, efisien, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan langsung dari narasumber ahli di bidang pengelolaan aset negara serta pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Materi yang disampaikan mencakup dasar hukum pengelolaan BMN, strategi optimalisasi aset madrasah, serta studi kasus implementasi kebijakan di berbagai satuan pendidikan. Ahadi Sapron secara aktif mengikuti diskusi dan mencatat poin-poin penting yang relevan untuk diterapkan di MAN 1 Way Kanan, khususnya dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari aset negara.
Keikutsertaan Ahadi Sapron dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen MAN 1 Way Kanan dalam mendukung pengelolaan BMN yang profesional dan berbasis regulasi. Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap regulasi pemanfaatan BMN akan membantu madrasah dalam menjaga aset negara sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kepala madrasah, tenaga administrasi, dan pihak kementerian dalam menerapkan kebijakan ini secara berkelanjutan.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata transformasi tata kelola madrasah menuju lembaga pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tertib dalam administrasi dan pengelolaan aset. Dengan keterlibatan aktif seperti ini, MAN 1 Way Kanan berupaya menjadi contoh madrasah yang mampu menjalankan amanah pengelolaan BMN secara profesional dan bertanggung jawab, sesuai semangat reformasi birokrasi dan transparansi publik. (Joe)
Editor : Fadilah