Kemenag (Humas) --- Dalam rangka meningkatkan sinergitas serta menyamakan persepsi dan program Kementerian Agama khususnya satker Bidang Bimas Hindu dengan seluruh penyelenggara Hindu kabupaten/kota dan ketua lembaga keagamaan Hindu di lingkungan Kanwil Kemenag Propinsi Lampung untuk mencapai program kerja yang telah ditetapkan maka diseleggarakan kegiatan Rapat Kerja Satker Bidang Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, bertempat dia Aula Pepadun, Rabu (24/04/2024).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Puji Raharjo menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan satu dari sedikit provinsi yang masyarakat hindu mayoritas maka hal tersebut harus dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi contoh.
“Terkait dengan pelayanan keagamaan, saya menghimbau semua keluarga besar Kementerian Agama baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, penyuluh agama di tingkat kecamatan itu harus sinergi dengan pemimpin agama dan lembaga agama di tingkat daerah masing-masing,” ungkapnya.
Kakanwil mengatakan urusan agama dan pendidikan agama ini merupakan urusan yang kelihatannya biasa-biasa saja namun sebenarnya memiliki dampak yang besar untuk masyarakat.
“Tapi yang paling penting bagi kita ini adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan sepenuh hati melayani umat baik di bidang pendidikan maupun pelayanan keagamaan,” tambahnya.
Kakanwil Puji Raharjo juga menyebutkan bahwa sebagian besar umat beragama kita saat ini adalah generasi milenial, maka kita harus melakukan hal-hal yang bisa merangkul, menyentuh generasi milenial ini terutama untuk pemahaman terkait moderasi beragama.
“Saya berharap penyuluh-penyuluh agama kita guru-guru agama kita aktif di media sosial sebagai contoh membuat infografis terkait moderasi beragama agar lebih mudah dipahami dan diserap oleh umat beragama dari generasi milenial,” tuturnya.
Terkait dengan sertifikasi guru agama kakanwil menghimbau segera memiliki sertifikasi. “Kemudian untuk pendidikan agama, di Lampung ini ada sekitar 300 guru agama, ada berapa yang bersertifikasi, sekitar 70%, nah itu sebaiknya disegerakan untuk memiliki sertifikasi,” pungkasnya. (Mela Basyar/Adit)