Lampung (Humas) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan instansi terkait menjelang kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI pada 23–27 Juli 2026.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Zulkarnain menyatakan, jajarannya siap memberikan dukungan sesuai kewenangan untuk memastikan seluruh rangkaian kunjungan kerja berjalan lancar.
“Kami menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Lampung. Kami siap mendukung melalui koordinasi dan pendampingan selama kegiatan berlangsung,” kata Zulkarnain seusai mengikuti rapat persiapan di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (21/7/2026).
Menurut Zulkarnain, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung untuk menyampaikan perkembangan program serta sejumlah kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat.
“Kami berharap kebutuhan dan persoalan di daerah dapat disampaikan secara langsung sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di tingkat pusat,” ujarnya.
Rapat persiapan dipimpin Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Binarti Bintang. Rapat dihadiri sejumlah instansi yang menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
Pertemuan tersebut membahas pembagian tugas antarinstansi, mulai dari penyambutan rombongan di Bandara Radin Inten II, penyediaan transportasi, pengamanan, konsumsi, dokumentasi, hingga kesiapan lokasi pertemuan.
Pemerintah daerah dan instansi terkait juga diminta menyiapkan data serta bahan paparan sesuai bidang tugas masing-masing.
Binarti meminta seluruh instansi terus memperkuat koordinasi agar rangkaian kunjungan dapat berjalan sesuai jadwal.
“Kunjungan ini melibatkan banyak pihak. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan dengan baik agar kegiatan berjalan lancar,” kata Binarti.
Selama berada di Lampung, rombongan Komisi VIII DPR RI dijadwalkan mengunjungi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Tengah.
Rombongan juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan mitra kerja serta menyerahkan bantuan kepada masyarakat melalui kementerian dan lembaga terkait. (Humas)