Lampung (Humas) --- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang dipimpin oleh Anggota DPR RI dari Dapil Lampung, Aprozi Alam, beserta rombongan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka Pengawasan Pembangunan Asrama Haji dan Program Pendidikan Keagamaan di Kota Bandar Lampung serta mendorong sinergi penyelenggaraan haji di daerah, Rabu (24/9) di Aula Gedung Multazam Asrama Haji Embarkasi Antara Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan ini, Aprozi menjelaskan, kunjungan ini merupakan bagian dari tugas Komisi VIII dalam mengawasi pembangunan fisik, penyerapan anggaran, hingga kesiapan penyelenggaraan haji tahun 2025. Ia juga menyampaikan tentang Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
“Undang-undang ini mengatur bahwa penyelenggaraan haji kini dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Dengan begitu, ada peralihan kewenangan dan aset dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun Kementerian Agama tetap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi kepegawaian maupun sarana prasarana,” kata Aprozi.
Ia menegaskan, Komisi VIII mendukung penuh pembangunan Gedung Asrama Haji di Rajabasa, Bandar Lampung. “Kami sudah mengalokasikan anggaran. Karena itu kami meminta kepada Kanwil Kemenag Lampung untuk mempertanggungjawabkan pembangunan ini agar bisa dimanfaatkan jemaah di masa mendatang,” ujarnya.
Selain itu, Aprozi menyebutkan bahwa titik awal penyelenggaraan haji berada di tingkat kecamatan. Bimbingan manasik haji akan dilaksanakan di KUA kecamatan, sehingga diperlukan sinergi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Haji dan Umrah.
“Dengan adanya sistem ini, jemaah akan mendapat pembinaan lebih dekat, terarah, dan merata. Kami berharap jajaran Kemenag di daerah mendukung penuh kebijakan ini agar jemaah Indonesia, khususnya Lampung, bisa lebih siap secara spiritual maupun teknis sebelum berangkat ke Tanah Suci,” ujar Aprozi.
Ia menambahkan, DPR RI bersama pemerintah juga terus mengawal peningkatan kualitas layanan, mulai dari tahap persiapan di daerah, fasilitas asrama haji, hingga pelayanan di Arab Saudi. “Harapan kami, layanan haji ke depan semakin baik dan jemaah mendapatkan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk,” katanya.
Plt Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Erwinto, dalam laporannya menyebut jumlah calon jemaah haji Lampung yang masuk daftar tunggu mencapai 155.002 orang dengan estimasi masa tunggu 24 tahun. “Antusiasme masyarakat Lampung menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Karena itu, pelayanan dan fasilitas harus kita tingkatkan,” katanya.
Pada 2025, Lampung memberangkatkan 7.087 orang, terdiri dari 6.975 jemaah reguler, 72 petugas kloter, dan 40 petugas haji daerah. Adapun kuota untuk 2026 masih menunggu keputusan Kementerian Haji dan Umrah.
"Saat ini, Asrama Haji Rajabasa memiliki daya tampung 594 orang, belum memenuhi syarat minimal 800 orang untuk ditetapkan sebagai embarkasi penuh. Fasilitas yang tersedia antara lain Aula Madinatul Hujjaj dengan kapasitas 500 orang, Aula Arafah 300 orang, Aula Baya Nihan 300 orang, serta sejumlah gedung akomodasi," jelasnya.
Ia mengatakan bahwa Pemerintah tengah membangun Gedung Grand Multazam tujuh lantai dengan kapasitas 200 orang dan ditargetkan selesai pada 2026 dan diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelayanan Asrama Haji Lampung.
Erwinto juga menyinggung pembangunan sarana Asrama Haji Embarkasi Antara Lampung yang saat ini sedang berjalan. Pembangunan Gedung Grand Multazam berlantai tujuh ditargetkan rampung pada 2026 dengan kapasitas tambahan 200 orang. Dengan begitu, total daya tampung asrama dapat meningkat mendekati syarat minimal embarkasi penuh, yakni 800 orang.
“Kami berharap dukungan Komisi VIII DPR RI dan pemerintah pusat terus berlanjut, sehingga Lampung ke depan bisa ditetapkan sebagai embarkasi penuh. Hal ini akan semakin memudahkan pelayanan bagi jemaah asal Lampung,” kata Erwinto.(Anggithya/Tim Humas)