Kemenag Kota Metro (Humas) --- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Metro H.Deswin Fitra,S.Ag.,M.M., menegaskan kepada seluruh Seksi dan Penyelenggara agar segera melaksanakan program kerja yang bersifat sekala prioritas, hal itu bertujuan untuk segera terlaksananya program kerja sekala Nasional, serta untuk mempercepat penyerapan anggaran yang telah tertera dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang merupakan dasar pelaksanaan kegaiatan.

Hal itu diungkapkanya selama menjadi pembina apel pagi. Senin, 29 Januari 2024 pukul 07.30 WIB bertempat di halaman gedung Pusat Layanan Haji Terpadu (PLHUT), diikuti oleh seluruh Kepala Seksi (Kasi), Penyelenggara, Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas), Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh), Tenaga Non ASN, Penyuluh Agama Islam Non PNS.

Dalam kesempatan itu, Deswin kembali menegaskan kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam terkait program sehati, agar dapat lebih di gencarkan lagi dengan melanjutkan kegiatan yang telah berjalan, dan tetap fokus pada satu titik yaitu memberikan pendampingan kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal bagi produk ataupun yang bersifat jasa yang menjadi usahanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Deswin juga mengajak kepada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon jama’ah haji (Calhaj), baik dari segi administrasi, bimbingan manasik haji, sampai dengan pelayanan keberangkatan ke tanah suci dan sampai kembalinya ke tanah air.

Semakin dekatnya waktu pelaksanaan Pemilihan Umum, dan masuknya waktu kampanye di tahun politik ini, Deswin kembali menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang keras untuk mengikuti atau terlibat dalam politik praktis, sebagai abdi Negara wajib hukumnya untuk netral dari segala macam dan bentuk kepentingan politik.

Deswin mengahiri sambutanya dengan kembali mengajak kepada seluruh jajaran Pejabat dan ASN untuk meningkatkan disiplin kerja dengan meningkatkan kinerja dan menerapkan lima budaya kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai abdi negara dengan memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan standar operasioan prosedur (SOP) yang ada,(tgh/zae)