Lampung Tengah, Kemenag (Humas)- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi awal penanganan dan tindak lanjut (TL) pengaduan masyarakat (dumas) terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kamis (23/4/2026). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh jajaran Kemenag kabupaten/kota, termasuk Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam menyamakan persepsi serta merumuskan strategi penanganan laporan dumas, khususnya yang berkaitan dengan PNS indisipliner. Selain itu, forum ini juga menegaskan komitmen bersama dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kedisiplinan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama.

Dari Kemenag Lampung Tengah, kegiatan diikuti di Meeting Room kantor setempat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, Seksi Pendidikan Madrasah (Penmad), Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Madrasah, Analis SDM, serta staf keuangan.

Kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Lampung Tengah, H. Khairil Anwar Pohan, S.Ag., M.AP., dalam tanggapannya menegaskan pentingnya penanganan dumas secara profesional dan sesuai regulasi yang berlaku.
"Penanganan pengaduan masyarakat harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan aturan. Ini bukan hanya soal penegakan disiplin, tetapi juga upaya menjaga marwah institusi dan kepercayaan publik," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap laporan yang masuk harus ditindaklanjuti secara cermat dan proporsional, dengan tetap mengedepankan asas keadilan.

"Melalui koordinasi ini, kita berharap seluruh jajaran memiliki pemahaman yang sama dalam menangani dumas, sehingga setiap proses dapat berjalan efektif, akuntabel, dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari," tambahnya.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan penanganan laporan dumas di lingkungan Kementerian Agama semakin tertata, profesional, serta mampu memperkuat budaya kerja yang berintegritas dan disiplin.