Lampung, Kemenag (Humas)-- Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Lampung, Suryono, SS, memaparkan peta potensi kerawanan sosial-keagamaan di Provinsi Lampung dalam Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Provinsi Lampung yang berlangsung selama tiga hari, 7–9 Oktober 2025, di Hotel Nuris, Bandar Lampung.

Kegiatan yang diinisiasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ini diikuti oleh Ketua FKUB kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, Kasubbag TU Kemenag kabupaten/kota, serta para penggiat kerukunan. Rakor bertujuan memperkuat koordinasi lintas daerah, berbagi praktik baik, dan menyusun strategi bersama dalam pencegahan potensi konflik sosial berbasis nilai-nilai moderasi beragama.

Suryono menjelaskan bahwa Lampung secara umum berada dalam situasi sosial-keagamaan yang kondusif, meskipun sejumlah wilayah masih memiliki potensi kerawanan yang perlu diantisipasi. Faktor-faktor seperti ketimpangan sosial, perbedaan tafsir keagamaan, dan penyebaran informasi tidak akurat di media sosial disebutnya sebagai pemicu utama yang dapat mengganggu keharmonisan masyarakat jika tidak dikelola secara bijak.

“Kondusif bukan berarti tanpa potensi. Justru di sinilah pentingnya memperkuat literasi, komunikasi lintas agama, dan kecepatan deteksi dini agar isu kecil tidak berkembang menjadi konflik besar,” ujar Suryono.

Kabinda menekankan, peran FKUB sangat strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga harmoni sosial. FKUB tidak hanya menjadi wadah dialog antarumat beragama, tetapi juga berfungsi sebagai pilar mediasi dan sistem deteksi dini di tingkat komunitas.“Lampung dikenal sebagai miniatur Indonesia. Keberagaman adalah kekuatan, namun juga bisa menjadi titik rawan bila tidak diimbangi dengan komunikasi, empati sosial, dan koordinasi lintas lembaga,” tambahnya.

Suryono juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain pentingnya memperkuat deteksi dini berbasis komunitas, meningkatkan literasi moderasi beragama, mengembangkan mekanisme respons cepat terhadap isu sosial-keagamaan, serta menghindari polarisasi politik identitas menjelang kontestasi politik lokal maupun nasional.

“Upaya membangun kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. FKUB dan Kemenag memiliki posisi vital dalam menguatkan jejaring komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi, Kabinda Lampung juga mendengarkan pemaparan dan sharing dari perwakilan FKUB serta Kemenag kabupaten/kota yang menyampaikan berbagai dinamika keagamaan di wilayah masing-masing. Beberapa isu yang dibahas antara lain persoalan pendirian rumah ibadah, radikalisme, penguatan peran tokoh agama, serta peningkatan literasi toleransi di sekolah dan komunitas.

Rakor FKUB se-Provinsi Lampung ini nantinya diakhiri dengan penyusunan rekomendasi dan komitmen bersama seluruh peserta untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan potensi konflik keagamaan dan penguatan moderasi beragama berbasis data dan jejaring komunitas. (Humas)