Lampung, Kemenag (Humas) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung menggelar One on One Meeting Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja. Kegiatan ini berlangsung di Aula Pepadun, Rabu (23/4/2025), dengan melibatkan satuan kerja dari berbagai unit di lingkungan Kemenag.
Pertemuan
ini bertujuan untuk mendiseminasikan dan memperkuat nilai-nilai Island
Integrity sekaligus menjadi forum diskusi terbuka terkait pelaksanaan anggaran,
tantangan teknis di lapangan, dan strategi peningkatan kualitas layanan
pengelolaan keuangan.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Lampung, Marwansyah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi dan pendampingan yang diberikan KPPN Bandar Lampung kepada satuan kerja Kemenag. “Kami, atas nama Plt. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Jauhari selaku Kepala KPPN Bandar Lampung dan seluruh tim. Kolaborasi ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja anggaran dan mencapai target program secara berkelanjutan,” ujar Marwansyah.
Ia menambahkan, pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang produktif untuk mengklarifikasi kendala teknis yang dihadapi satuan kerja, baik di tingkat madrasah maupun unit Kanwil. “Melalui forum ini, kita bisa menyusun langkah tindak lanjut yang konkret serta menjaga komunikasi yang efektif antara Kanwil dan KPPN,” katanya.
Kepala
KPPN Bandar Lampung, Jauhari, menyatakan bahwa One on One Meeting merupakan
inovasi layanan yang dirancang untuk mendekatkan pendampingan kepada setiap
satuan kerja. “Kami ingin memastikan seluruh satuan kerja berada dalam misi dan
frekuensi yang sama. Karena itu, pendekatan personal ini diterapkan mulai dari
Kemenag pusat hingga daerah,” ungkapnya.
Dalam sesi
paparan, KPPN Bandar Lampung menyampaikan sejumlah indikator pengelolaan
keuangan yang menjadi fokus evaluasi. Indikator tersebut meliputi Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), digitalisasi pengelolaan keuangan negara,
laporan pertanggungjawaban dan rekonsiliasi, monitoring retur SP2D,
rekapitulasi penolakan SPM triwulan I tahun 2025, kiriman data caput, serta
upaya penyebaran nilai-nilai Island Integrity sebagai bagian dari reformasi
birokrasi.
Kegiatan
ini turut dihadiri oleh para pejabat pengelola anggaran dari Loka Pendidikan
dan Pelatihan Keagamaan Bandar Lampung, Kemenag kabupaten/kota, serta madrasah
negeri tingkat MA dan MTs di wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan,
Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. (Fadilah/Rizki/Bayhaqi)
