Lampung Barat, Kemenag (Humas) -- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) gelar Rapat Koordinasi. Tampak hadir Kepala Kantor Kemenag Lampung Barat, H. Miftahus Surur, Ketua FKUB Syifaur Rosyid, Ketua MUI Lambar Pairozi, Plt. Penyelenggara Hindu Wayan Hadi Wiryana, serta jajaran perwakilan dari unsur PHDI, Kristen, dan Katolik. Bertempat di Aula Kantor Kemenag Lampung Barat. Selasa, 14 Juli 2026.
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus memetakan dinamika toleransi di tengah masyarakat.
Mengawali pemaparan, Ketua FKUB Lampung Barat, Syifaur Rosyid, menyampaikan laporan kinerja terkait program-program kerukunan serta indeks kedamaian daerah. Ia mengapresiasi kondisi Lampung Barat yang sejauh ini nihil dari isu SARA maupun konflik keagamaan.
Syifaur menegaskan bahwa FKUB berkomitmen penuh untuk terus berkontribusi menjadi jembatan moderat yang menghubungkan berbagai elemen umat, serta mengajak seluruh pihak untuk menyokong visi dan misi forum dalam mengokohkan harmonisasi sosial.
Sementara itu, Kepala Kankemenag Lambar Miftahus Surur, dalam arahannya menekankan bahwa menjaga kerukunan merupakan kewajiban kolektif seluruh elemen bangsa, bukan sekadar tugas formalitas.
Ia mengajak seluruh tokoh agama untuk mencontoh Kota Salatiga yang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. "Kerukunan tidak boleh berhenti pada tataran simbolik belaka, melainkan harus diaktualisasikan menjadi praktik sosial yang nyata dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat luas," ungkapnya.
Lebih lanjut, Miftahus Surur menggarisbawahi pentingnya inovasi dalam merawat serta mengembangkan nilai-nilai toleransi ke depan, mengingat Indonesia saat ini berada di peringkat kedua se-ASEAN dalam hal toleransi umat beragama.
Sebagai langkah konkret, ia mengusulkan pencanangan agen kerukunan di tingkat kecamatan sebagai percontohan berbasis wilayah. "Melalui rakor FKUB ini, kita bersama komitmen untuk mengedepankan ruang musyawarah dalam mencari solusi bersama atas setiap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing majelis agama demi menjaga stabilitas daerah," tandasnya.