Lampung Barat, Kemenag (Humas) -- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, H. Miftahus Surur, melakukan kunjungan kerja dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta pembinaan ASN di KUA Kecamatan Way Tenong dan KUA Kecamatan Sumber Jaya.
Didampingi Plt. Kasi Bimas Islam, Hj. Linda Susilawati, kunjungan ini bertujuan memastikan seluruh fungsi layanan keagamaan berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Rabu, 22 April 2026.
Fokus utama dalam kegiatan Monev ini adalah penataan administrasi yang tertib dan akuntabel. Miftahus Surur memeriksa secara detail pencatatan Nikah dan Rujuk (NR), pengelolaan Biaya Operasional Perkantoran (BOP), hingga tertib administrasi tanah wakaf.
Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan prosedur dan memastikan aset umat terdokumentasi dengan legalitas yang kuat di tingkat kecamatan.
Dalam sesi pembinaan ASN, Miftahus Surur menekankan pentingnya disiplin jam kerja sebagai bentuk integritas pegawai. Ia menegaskan bahwa sebagai abdi negara, ASN di lingkungan KUA harus menjadi teladan dalam ketepatan waktu dan dedikasi.
"Disiplin bukan sekadar aturan, melainkan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Agama," ujarnya.
Selain kedisiplinan, aspek pelayanan prima turut menjadi poin krusial yang disampaikan. M. Surur menginstruksikan agar seluruh jajaran KUA memberikan layanan yang ramah, cepat, dan transparan kepada setiap warga. Ia berharap tidak ada hambatan birokrasi yang menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan keagamaan di daerah tersebut.
Di sektor penyuluhan, M. Surur mengajak para penyuluh agama untuk lebih proaktif dalam memberantas buta aksara Arab di tengah masyarakat. "Program ini dinilai sangat penting guna meningkatkan literasi Al-Qur’an dan pemahaman keagamaan yang mendasar, sehingga kualitas spiritual umat di Kabupaten Lampung Barat dapat terus meningkat secara signifikan," jelasnya.
Terkait pengelolaan ekonomi syariah, Ia mengimbau agar sosialisasi mengenai zakat dan infaq terus ditingkatkan. M. Surur menekankan agar penyaluran dana sosial keagamaan diarahkan melalui lembaga resmi seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan BAZNAS.
Langkah ini bertujuan agar pengelolaan zakat lebih profesional, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun administratif.
Terakhir, M. Surur berpesan agar seluruh jajaran KUA senantiasa menjaga akhlakul karimah dalam menjalankan tugas. Menurutnya, administrasi yang rapi harus dibarengi dengan karakter yang mulia, sehingga KUA benar-benar menjadi pusat pelayanan sekaligus pusat pembinaan moral bagi masyarakat di Way Tenong dan Sumber Jaya. (Humas)
Penulis : Boy
Editor : Anggithya