Lampung, Kanwil Kemenag (Humas) – Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Erwinto menegaskan bahwa penanganan masalah penahanan ijazah dan keterlibatan pondok pesantren dalam pendidikan formal harus menjadi fokus utama menjelang akhir tahun pembelajaran 2024/2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi awal dan akhir tahun pembelajaran yang digelar di Aula Pepadun, Kamis (22/5/2025), yang turut dihadiri oleh Kabag TU, Kabid Penmad, Kabid PAPKI, serta Ketua Tim Penmad dan Tim Bidang PAPKI Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.

“Kita harus memastikan tidak ada lagi siswa baik di madrasah maupun di pondok pesantren yang ijazahnya tertahan. Ini menyangkut hak dasar peserta didik dan kredibilitas lembaga pendidikan kita,” ujar Plt. Kakanwil dalam arahannya.

Ia menegaskan bahwa masalah penahanan ijazah, terutama pada satuan pendidikan swasta dan berbasis pesantren, seringkali terkait dengan tunggakan administrasi atau kebijakan internal yang tidak selaras dengan prinsip pendidikan inklusif. Oleh karena itu, Kemenag akan menyusun surat edaran berbasis data konkret di tingkat provinsi, guna mengatur prosedur penanganan ijazah secara adil dan sistematis.

Selain itu, Plt. Kakanwil juga menyoroti pentingnya memastikan seluruh santri di pondok pesantren telah mengikuti pendidikan formal, baik melalui jalur madrasah, Pendidikan diniyah formal

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) maupun muadalah. “Jangan sampai ada lagi pondok yang tidak mengintegrasikan peserta didiknya ke pendidikan formal. Kalau pun belum, kita dorong agar segera masuk jalur PDF atau muadalah,” ujarnya.

Rakor ini juga menyinggung soal pembatasan iuran komite sekolah dan perlunya penguatan transparansi penggunaan dana BOS. Ia menegaskan bahwa kontribusi masyarakat tidak boleh membebani orang tua dan harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang realistis dan disepakati bersama.

Dalam aspek pembangunan karakter siswa, Plt. Kakanwil mendorong pendekatan berbasis pilihan minat dan praktik langsung. “Kita sudah punya program unggulan seperti hafidz Al-Qur’an yang dibarengi dengan pengetahuan umum. Tinggal bagaimana kita mengelola ekskul dan kegiatan praktik sesuai kebutuhan serta karakter peserta didik,” imbuhnya.

Menutup arahannya, Plt. Kakanwil menekankan bahwa seluruh kebijakan pendidikan harus selaras dengan program nasional, termasuk salah satu visi pemerintahan Prabowo Gibran terkait asta cita, salah satu prioritas pemerintah pusat yaitu pendidikan unggul dan berkarakter.

“Kita tidak boleh membiarkan masalah-masalah ini berlarut. Mari kita siapkan konsep dan data, lalu rumuskan kebijakan provinsi yang bisa ditindaklanjuti dengan baik di lapangan,” pungkasnya. (Mela Basyar/Adit)