‎Lampung Barat, Kemenag (Humas) -- Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat H. Miftahus Surur, S.Ag.,M.Si menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan acara Penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2025. Tampak hadir Bupati Lambar Parosil Mabsus, Wakil Bupati Madhasnurin, unsur Forkompimda, Kepala/Badan antar Instansi, Camat, Peratin, dan Tokoh Masyarakat se Kabupaten Lampung Barat. Bertempat di Aula Maghgasana Kabupaten Lampung Barat. Senin, 25 Agustus 2025.

‎Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan.

‎Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan masukan dan saran konstruktif yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. "Partisipasi masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah," ujarnya.

‎Rapat paripurna ini sebagai wadah dalam memberikan pandangan-pandangan mengenai prioritas pembangunan yang harus diperhatikan. Mereka sepakat bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi fokus utama dalam penyusunan anggaran.

‎Pada kesempatan ini, Plt. Kepala Kankemenag Lambar Miftahus Surur menyampaikan dukungan mereka terhadap kebijakan yang diusulkan. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program yang telah disepakati.

‎M. Surur juga memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang diambil oleh DPRD dan pemerintah daerah. Ia berharap bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Lampung Barat.

‎M. Surur mengapresiasi serta mendukung langkah-langkah yang diambil oleh DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun kebijakan anggaran yang pro-rakyat.

‎"Pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga Lampung Barat," katanya.

‎Dalam rapat ini, berbagai isu strategis dibahas, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik akan menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. "Dengan infrastruktur yang memadai, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan akan lebih mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," imbuhnya.

‎Selain itu, ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. "Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, dan kami berkomitmen untuk mewujudkan hal tersebut," tutupnya. (Boy/K.TU)