Tulang
Bawang, Kemenag (Humas) – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang secara
resmi lakukan Submit SIPKA (Sistem Informansi Performa Kementerian
Agama) Triwulan Ke IV Prosesi Submit dipimpin secara langsung oleh Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Ahmad Jalaluddin dengan capaian kinerja
sangat baik, yakni 100% pada target kinerja dan 99,22% pada kinerja satker. bertempat
di Ruang Kerja Kankemenag, Senin (13/01/2025).
Jalaluddin
mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menekankan pentingnya
peningkatan kinerja serta kolaborasi antar pegawai dalam memberikan pelayanan
publik yang optimal. Hal ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan Penilaian
Mandiri Zona Integritas (PMZI), yang bertujuan memperkuat integritas dan
transparansi dalam pelayanan publik.
“Alhamdulilah kita secara bersama sama telah melakukan Submit SIPKA Triwulan ke IV dengan hasil capaian sangat baik,” kata jalaluddin.
SIPKA, sebagai aplikasi pengukur kinerja, membantu memantau implementasi kebijakan dan regulasi Kementerian Agama secara efisien, transparan, dan akuntabel. Jalaluddin berharap prestasi ini dapat mendorong inovasi berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan skor Penilaian Mandiri Zona Integritas, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
Sementara
itu, Kasubbag TU Marsudi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag
Tulang Bawang yang berhasil menginput data dengan akurat dan lengkap.
Marsudi juga menegaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan komitmen Kemenag dalam mendukung Zona Integritas, yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan yang bebas dari korupsi.
Kegiatan ini diakhiri dengan diskusi tentang langkah-langkah ke depan untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan akurasi data, serta memperkuat implementasi Zona Integritas. Komitmen ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjadikan Kemenag Tulang Bawang sebagai contoh dalam pencapaian integritas dan profesionalisme di instansi pemerintah.
Editor: Aditya Catur