Lampung Barat, Kemenag (Humas) -- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat diwakili Perencana Muda Kailani, S.Sos.,I.,MM menghadiri Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Tampak hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, SE.,MP, dan Kepala/Badan antar Instansi. Bertempat di Ruang Rapat Pakuwon Bappeda Kabupaten Lampung Barat. Rabu, 05 Februari 2025.
Rapat tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat BPKP nomor PE.09.03/LHP-83/PW08/2/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penguatan Kewirausahaan dan UMKM Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
Kailani menyampaikan bahwa rapat ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya membangun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lampung Barat dan meningkatkan perekonomian lokal. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai strategi dan langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat sektor UMKM, termasuk peningkatan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan pasar.
Kailani juga mengatakan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Diharapkan, dengan adanya tindak lanjut dari rekomendasi BPKP ini, UMKM di Lampung Barat dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan ini, Kailani menyampaikan terkait sertifikasi halal rumah potong hewan bahwa hal ini diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kesehatan dalam industri. Proses sertifikasi menjamin bahwa pemotongan dilakukan sesuai prosedur halal yang diakui, memastikan kehalalannya terutama pada konsumen muslim.
"Untuk penerbitan sertifikasi halal Tim Pengawas Produk Halal (PPH) meninjau langsung dan melakukan pemeriksaan teliti terhadap fasilitas, peralatan, dan proses pemotongan untuk memastikan kelayakan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat yakin bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi persyaratan keagamaan serta keamanan pangan," jelasnya.
Rapat ini juga menekankan perlunya sinergi antara berbagai instansi pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Selain itu, dibahas pula pentingnya inovasi dan digitalisasi dalam operasional UMKM agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Terakhir, Kailani menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah siap memberikan dukungan penuh, baik dari segi regulasi maupun fasilitas, untuk memastikan bahwa UMKM dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Semua pihak yang hadir sepakat untuk terus memantau perkembangan dan pelaksanaan rekomendasi ini agar hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal. (Boy/K.TU/Mela basyar)