Lampung (Humas) --- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia menargetkan sertifikasi halal terhadap 10.000 produk setiap hari. Target tersebut dicanangkan guna mengejar capaian nasional 10 juta produk bersertifikat halal hingga akhir tahun 2025.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abdul Syukur, saat membuka kegiatan Penguatan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) se-Provinsi Lampung, Sabtu (2/8/2025), di Aula Saibatin Kanwil Kemenag Provinsi Lampung.

Abdul Syukur menjelaskan bahwa target harian tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

"Tahun ini kami menargetkan 7 juta produk halal. Untuk mencapainya, dibutuhkan upaya luar biasa, termasuk mendorong 10.000 produk halal baru per hari," kata Abdul Syukur.

Namun, menurutnya, implementasi target tersebut tidak mudah. Dari sekitar 109.000 pendamping halal yang telah terdaftar secara nasional, baru 30 persen yang aktif menjalankan fungsi pendampingan. Abdul Syukur berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan kembali semangat para pendamping di seluruh Indonesia.

"Peran LP3H sangat penting. Mereka menjadi ujung tombak dalam mendampingi pelaku usaha agar proses sertifikasi berjalan cepat dan tepat," ujarnya.

Saat ini, terdapat 314 LP3H dan 103 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi di Indonesia. Kolaborasi antar-lembaga ini, menurut Abdul Syukur, menjadi fondasi penting dalam memperluas akses sertifikasi halal, terutama di daerah-daerah dengan potensi UMK yang besar.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi media digital dalam edukasi dan promosi halal. Kecepatan dalam memanfaatkan teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan kampanye halal di tengah kompetisi global.

"Kita hidup di era digital. Siapa yang cepat, dia yang unggul. Kalau tidak beradaptasi, kita akan tertinggal," tambahnya.

Hingga awal Agustus 2025, BPJPH mencatat telah ada 6,8 juta produk yang tersertifikasi halal. Pihaknya berharap angka itu bisa menembus 10 juta produk di akhir tahun. Capaian tersebut, lanjut Abdul Syukur, akan menjadi pijakan kuat untuk mengajukan anggaran tambahan kepada Kementerian Keuangan untuk program tahun 2026, yakni sertifikasi 3,5 juta produk.

"Kami mohon dukungan semua pihak, karena ini bukan hanya tanggung jawab BPJPH, tetapi komitmen bersama untuk membangun Indonesia yang lebih halal," tutupnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Erwinto, menyampaikan bahwa Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal, terutama di sektor UMK.

"Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, seluruh pihak berkewajiban memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan dan keamanan," ujarnya.

Hingga saat ini, kata Erwinto, Provinsi Lampung mencatat jumlah sertifikat halal sebanyak 145.213, menjadikannya provinsi dengan jumlah sertifikat terbanyak keempat secara nasional, dan peringkat pertama di luar Pulau Jawa. Jumlah ini didukung oleh 4.167 pendamping halal yang tersebar di 15 kabupaten/kota.

"Melalui forum ini, mari kita perkuat sinergi, termasuk memperluas program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMK. Edukasi ke masyarakat dan pelaku usaha juga perlu ditingkatkan," kata Erwinto.

Ia menambahkan bahwa Kanwil Kemenag Provinsi Lampung siap menjadi fasilitator dan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak demi terciptanya ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan.

"Terima kasih kepada seluruh pendamping dan semua pihak yang telah mendukung program halal di Lampung. Semoga penguatan hari ini menjadi langkah strategis menuju Lampung yang lebih berkah dan Indonesia yang lebih halal," pungkasnya.

Ketua panitia, Edi Susilo, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta, yang terdiri dari perwakilan LP3H dan P3H dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Komunikasi BPJPH, Plt. Kepala Bagian Humas BPJPH, Ketua Satgas Halal Provinsi Lampung, serta sejumlah undangan lainnya.(Anggithya/Tim Humas)