Lampung, Kemenag (Humas)—Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Puji Raharjo, menghadiri acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 secara digital. Acara yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” tersebut berlangsung di Aula Mahan Agung, Jumat (20/12/2024).

Penjabat (Pj.) Gubernur Lampung, Samsudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045 terus diakselerasi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. APBN 2025 mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” ujar Samsudin.

Ia juga mengimbau kepada para Bupati, Wali Kota, serta Penjabat Bupati dan Wali Kota agar segera menyerahkan dokumen DIPA dan TKD kepada Kuasa Pengguna Anggaran di wilayah masing-masing. Menurutnya, pengelolaan anggaran APBN dan APBD merupakan tanggung jawab besar yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan transparan guna menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Samsudin juga menegaskan pentingnya prioritas pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Lampung, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, mendukung program ketahanan pangan, mengoptimalkan Dana Desa, serta memastikan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, memaparkan laporan kinerja APBN Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Lampung. Hingga 13 Desember 2024, realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp10,67 triliun atau 93,63% dari target, dengan pertumbuhan 14,87% (year-on-year/yoy). Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp31,48 triliun atau 93,76% dari pagu, tumbuh 12,73% (yoy). Meski defisit APBN Provinsi Lampung tercatat sebesar Rp20,80 triliun atau melebar 11,16% (yoy), hal ini mencerminkan upaya ekspansif pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.

Dody juga menyebut bahwa APBN Tahun Anggaran 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan dan optimisme, sembari tetap mewaspadai dinamika global dan nasional. Desain APBN 2025 disusun untuk mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045 serta memberikan ruang bagi pelaksanaan program pemerintahan berikutnya.

Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung, Puji Raharjo, menyampaikan apresiasinya terhadap sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan anggaran yang semakin modern dan adaptif. “Keberlanjutan dan transparansi pengelolaan APBN ini menjadi fondasi penting dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk di sektor pendidikan dan agama,” ujar Puji.

Acara ini ditutup dengan penandatanganan Pakta Integritas antara Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Kerja di Provinsi Lampung. Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan APBN yang transparan, prudent, akuntabel, dan bebas dari korupsi. (Fadilah/Rizki)