Jl. Cut Mutia No.27, Gulak Galik, Kec. Tlk. Betung Utara kanwillampung@kemenag.go.id

Cari berita, artikel, informasi, atau layanan

Daerah

Hadiri Rapat Paripurna Ranperda, Kankemenag : Harmonisasi Jadi Energi Membangun Daerah

Senin, 29 Juni 2026 Humas Lambar
Hadiri Rapat Paripurna Ranperda, Kankemenag : Harmonisasi Jadi Energi Membangun Daerah
Humas Lambar
Humas Lambar
Foto: Ragil Boy

Lampung Barat, Kemenag (Humas) -- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, Miftahus Surur, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat yang berlangsung di ruang sidang Makhgasana DPRD setempat, Senin (29/06/2026).

Agenda utama dalam paripurna tersebut yakni Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

Miftahus Surur mengatakan, pandangan umum setiap fraksi DPRD Lambar tersebut untuk menyoroti penyerapan anggaran serta rancangan optimalisasi APBD ke mendatang yang menjadi salahsatu fungsi kelembagaan DPRD serta sebagai Harmonisasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam membangun daerah.

‎"Langkah ini diambil guna memastikan setiap alokasi dana mampu meningkatkan kualitas, baik di sektor pembangunan infrastruktur fisik maupun sektor pelayanan publik, demi mewujudkan Lampung Barat yang lebih maju dan berdaya saing," ujar Miftahus Surur.

‎Terlebih lanjutnya, paripurna ini memiliki esensi penting untuk menyamakan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif, khususnya terkait dengan Ranperda LPJ Tahunan.

‎Menurutnya, keselarasan pandangan di antara seluruh fraksi menjadi kunci utama agar proses evaluasi berjalan objektif dan memberikan dampak positif bagi jalannya roda pemerintahan.

‎Lebih lanjut, M. Surur menekankan bahwa jalannya sidang paripurna ini ditujukan sebagai pijakan kokoh untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang efektif, akuntabel, dan transparan.

‎"Evaluasi berkala melalui pandangan umum fraksi ini diharapkan dapat meminimalisasi celah administratif dan mengoptimalkan fungsi pengawasan anggaran secara kolektif," paparnya.

‎Menutup penyampaiannya, ia berharap pengelolaan APBD Lampung Barat ke depan tidak hanya mampu menjawab tuntutan laporan administrasi secara normatif semata.

‎"Anggaran pendapatan dan belanja daerah secara substansial harus dirancang fleksibel serta tepat sasaran dengan senantiasa mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan," tutupnya.

Sebagai informasi, dalam kegiatan diatas nampak hadir Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, Wakil Bupati Madhasnurin, dan Ketua DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Kepala Dinas dan Badan antar-instansi, para Camat, serta Peratin se-Kabupaten Lampung Barat.