‎Lampung Barat, Kemenag (Humas) -- Plt. Penyelenggara Hindu Wayan Hadi Wiryana, S.Ag menghadiri Pengukuhan sekaligus Pembekalan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Tampak hadir Bupati Lambar Parosil Mabsus, Wakil Bupati Madhasnurin, Forkopimda, Kepala/Badan antar Instansi, Camat, Peratin, dan Satgas Pekon se Kabupaten Lampung Barat. Bertempat di Lamban Pancasila Kabupaten Lampung Barat. Senin, 07 Juli 2025.
‎
‎Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus semakin menunjukkan komitmen terhadap penanganan masalah perempuan dan anak dengan melakukan pengukuhan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (SATGAS PPA). Pengukuhan Satgas PPA dilakukan dari tingkat Kabupaten hingga Kelurahan dan Pekon.
‎
‎Pengukuhan Satgas PPA tingkat Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus Nomor : B/251/KPTS/III.06/2025. Sedangkan tingkat Kelurahan dan Pekon berdasarkan Surat Keputusan ketua Satgas PPA Kabupaten Lampung Barat Nukman.
‎
‎Di tempat yang sama, Plt. Penyuluh Hindu Wayan Hadi Wiryana memaparkan Satgas PPA memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap masalah yang dihadapi perempuan dan anak di Kabupaten Lampung Barat. Dengan adanya pengukuhan ini, diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan serta diskriminasi yang mungkin terjadi.
‎
‎Ia juga mengatakan bahwa anggota satgas PPA harus dapat melakukan pendekatan yang preventif dan komprehensif dalam menyelesaikan persoalan PPA di masyarakat.
‎
‎"Kolaborasi dan berkomitmen dari seluruh elemen dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab penting diterapkan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi fokus utama agar kesadaran akan hak-hak perempuan dan anak semakin meningkat," ujarnya.
‎
‎Wayan pun menyatakan bahwa pengukuhan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat memiliki akses terhadap bantuan dan perlindungan. Dengan adanya Satgas PPA, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak di seluruh wilayah Lampung Barat.
‎
‎Terakhir, Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi masalah PPA.
‎
‎"Kementerian Agama siap berkomitmen untuk terus berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak," tutupnya. (Boy/K.TU/ Mela Basyar)