Lampung (Humas) --- Dalam upaya memperkuat tata kelola data dan meningkatkan kualitas pelaporan berbasis digital, Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pendampingan E-Monev Bappenas serta E-Smart DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) bagi satuan kerja (satker) di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Pepadun Kanwil Kemenag Lampung ini dipimpin oleh Ketua Tim Perencanaan Ferdinan Akrabi serta dihadiri oleh Tim Biro Perencanaan Kemenag Pusat, Redo Slamet Pribadi selaku Perencana dan Bayu Agus Tejo Pramono selaku Pranata Komputer.

Dalam sambutannya, Redo Slamet Pribadi menjelaskan bahwa pendampingan ini bertujuan memastikan kelengkapan, ketepatan, dan keakuratan data yang diinput ke dalam dua sistem utama pelaporan, yaitu E-Monev Bappenas dan E-Smart DJA.

“Kami ingin memastikan setiap satuan kerja memahami pentingnya pelaporan yang akurat dan tepat waktu. Selain meninjau ketepatan input data, kegiatan ini juga membantu mengidentifikasi kendala teknis maupun administratif, serta mencari solusi yang bisa segera diterapkan,” ujar Redo.

Ia menegaskan, kegiatan ini juga diarahkan untuk mendorong keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga pelaksanaan program pembangunan, khususnya di bidang pendidikan, dapat termonitor secara optimal dan berkontribusi terhadap capaian kinerja nasional.

“Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis hasil,” tambahnya.

Dikatakan Redo, berdasarkan hasil evaluasi, capaian pelaporan satker di Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan. Dari total 126 satuan kerja, baru 60 satker yang telah mengirimkan laporan atau sekitar 47,62 persen.

“Rinciannya meliputi Sekretariat Jenderal (16 satker, 10 laporan), Ditjen Bimas Islam (16 satker, 11 laporan), Ditjen Pendidikan Islam (60 satker, 14 laporan), Bimas Kristen (2 satker, 1 laporan), Bimas Katolik (6 satker, 5 laporan), Bimas Hindu (8 satker, 6 laporan), PHU (16 satker, 12 laporan), dan Badan Litbang dan Diklat (1 satker, 1 laporan),” katanya.

Menanggapi kondisi tersebut, Ferdinan Akrabi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar evaluasi teknis, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kesadaran data di lingkungan Kementerian Agama.

“Pendampingan ini dimaksudkan agar satuan kerja lebih memahami mekanisme, teknis pengisian, serta pemanfaatan sistem E-Monev Bappenas dan E-Smart DJA secara tepat dan akurat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ferdinan menjelaskan bahwa kedua sistem tersebut berperan penting dalam memastikan pelaksanaan kegiatan di setiap satuan kerja dapat termonitor secara real time, mulai dari perencanaan hingga capaian output dan outcome.

“Kita perlu membangun budaya data yang kuat. Artinya, setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat ditelusuri dan diukur dampaknya melalui sistem yang sudah tersedia. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.

Ia juga mengapresiasi komitmen dan partisipasi aktif para peserta dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem digital merupakan langkah penting untuk mempercepat penyusunan laporan kinerja dan realisasi anggaran.

“Target kita sederhana tapi strategis, yaitu meningkatkan capaian pelaporan dan memastikan data yang dilaporkan valid serta bermanfaat untuk perencanaan tahun berikutnya,” ujar Ferdinan.

Akrabi menutup dengan menegaskan komitmen Biro Perencanaan Kemenag untuk terus mendampingi dan memantau pelaksanaan sistem pelaporan digital di seluruh satuan kerja.

“Kami tidak berhenti di sini. Pendampingan akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar implementasi sistem E-Monev dan E-Smart berjalan optimal di seluruh unit kerja Kemenag,” tutupnya.(Anggithya/Aditya)