Lampung Tengah, Kemenag (Humas) — Pelaksanaan program pembangunan nasional yang tepat sasaran membutuhkan dukungan data yang akurat, komprehensif, dan mampu menggambarkan kondisi riil seluruh sektor masyarakat. Dalam rangka mendukung hal tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, H. Maryan Hasan, S.Ag., M.Pd.I., melaksanakan audiensi dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Tengah, Tri Kuntjoro, S.Si., M.M., Kamis (2/7/2026), guna memperkuat sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026, khususnya pada sektor ekonomi yang berkembang di lingkungan pondok pesantren.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPS tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam mendukung pendataan Sensus Ekonomi 2026, terutama memastikan aktivitas ekonomi yang tumbuh di lingkungan pondok pesantren dapat terdata secara menyeluruh sebagai bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat yang terus berkembang.

Dalam pembahasan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program nasional tersebut melalui penguatan koordinasi bersama para pengasuh pondok pesantren, sehingga proses pendataan nantinya dapat berjalan efektif, akurat, serta mampu menghasilkan data yang valid sesuai kondisi lapangan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, H. Maryan Hasan, S.Ag., M.Pd.I., menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, pondok pesantren saat ini tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai aktivitas usaha produktif yang perlu masuk dalam sistem pendataan nasional secara komprehensif.

"Kami menyambut baik sinergi yang dibangun bersama BPS Kabupaten Lampung Tengah. Kementerian Agama siap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di lingkungan pondok pesantren, karena data yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata," ujar Maryan Hasan.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lampung Tengah, Tri Kuntjoro, S.Si., M.M., menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Kementerian Agama dalam mendukung pelaksanaan agenda strategis nasional tersebut.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mengingat proses pendataan tidak hanya menyasar pelaku usaha formal, tetapi juga berbagai unit ekonomi yang tumbuh di lingkungan sosial masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi produktif yang berkembang di pondok pesantren.

Menurutnya, data ekonomi yang berkualitas akan menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan, penguatan sektor usaha masyarakat, hingga perencanaan ekonomi daerah yang lebih presisi di masa mendatang.

Sinergi yang dibangun antara Kementerian Agama dan Badan Pusat Statistik ini menunjukkan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kerja kolaboratif yang melibatkan berbagai sektor secara terintegrasi. Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, diharapkan seluruh potensi ekonomi masyarakat, termasuk yang berkembang di lingkungan pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, dapat terpetakan secara utuh sehingga menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.