‎Lampung Barat, Kemenag (Humas) -- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat menggelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 berlangsung dengan lancar. Acara ini dihadiri oleh Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, H. Miftahus Surur, S.Ag., M.Si, Para Kepala Seksi, Penyelenggara dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat pada Senin, 28 Juli 2025.

‎Saat menjadi narasumber, Plt. Kepala Kankemenag Lambar Miftahus Surur menyampaikan bahwa Pengendalian gratifikasi adalah upaya sistematis untuk mencegah dan mengendalikan penerimaan gratifikasi, terutama oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang dapat berpotensi memicu tindak pidana korupsi.

‎"Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, dan akuntabel, serta mencegah terjadinya konflik kepentingan," ungkapnya.

‎Dalam sosialisasi tersebut, berbagai isu penting dibahas, termasuk tantangan dalam menegakkan kedisiplinan dan pentingnya menjadi teladan bagi orang lain. Selain itu, e-learning mengenai gratifikasi juga menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan pegawai.

‎"Perlu diingat bahwa pengendalian gratifikasi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh semua pihak. Harapannya supaya sosialisasi ini dapat menjadi momentum untuk perubahan positif di lingkungan kerja," imbuhnya.

‎Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat dapat lebih memahami pentingnya pengendalian gratifikasi dan berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas tinggi. Sosialisasi ini juga menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan.

‎Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa setiap pegawai bekerja dengan penuh integritas. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

‎Terakhir, M. Surur mengajak untuk meningkatkan literasi sebagai penambah wawasan, sekaligus mengingatkan delapan proker Menag RI untuk dapat dipahami dan diterapkan. Dalam kegiatan ini juga masing-masing Satker melaporkan semua seluruh kegiatan supaya dapat memahami tupoksi masing-masing. (Boy/K.TU/Mela Basyar)