Lampung Tengah, Kemenag (Humas)-  Komitmen memperkuat tata kelola pelayanan publik terus ditunjukkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Salah satunya melalui partisipasi aktif Tim Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) dalam kegiatan Coaching dan Sharing Knowledge Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2026 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang diikuti dari Ruang Zoom Meeting Kantor Kemenag Lampung Tengah tersebut menjadi bagian dari agenda strategis Kementerian Agama dalam memperkuat kesiapan satuan kerja menghadapi proses evaluasi pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi yang semakin profesional dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tim Ortala Kemenag Lampung Tengah hadir sebagai peserta utama dalam agenda tersebut, khususnya dalam rangka memperdalam pemahaman teknis terkait penyusunan, kelengkapan, serta pemenuhan dokumen pendukung yang menjadi indikator penilaian dalam evaluasi PEKPPP Tahun 2026.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan mengenai urgensi evaluasi PEKPPP sebagai instrumen penguatan reformasi birokrasi, sekaligus mendorong peningkatan mutu layanan publik di seluruh lingkungan Kementerian Agama. Peserta kemudian mengikuti sesi coaching yang secara khusus membahas aspek dokumentasi, indikator penilaian, hingga strategi pemenuhan eviden yang menjadi komponen utama evaluasi.

Tidak hanya itu, agenda turut diisi dengan sesi Sharing Knowledge Praktik Baik Lokus Evaluasi PEKPPP, menghadirkan berbagai pengalaman dari satuan kerja yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan standar pelayanan publik secara optimal. Materi tersebut menjadi referensi penting bagi peserta dalam menyusun strategi peningkatan kualitas layanan di unit kerja masing-masing.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digaungkan Kementerian Agama Republik Indonesia.